Studi Kasus Hukum Administrasi Negara di Indonesia: Analisis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Pemerintahan

 Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta antar lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, HAN menuntut agar setiap tindakan administrasi harus sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Salah satu studi kasus yang menonjol adalah penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Kolaka Timur yang diduga mengeluarkan izin usaha pertambangan secara tidak sah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tindakan ini melanggar asas legalitas dan kehati-hatian serta merugikan negara dan lingkungan. Dalam perspektif HAN, tindakan tersebut merupakan pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi hukum, baik secara pidana maupun administratif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan daerah. Agar penyalahgunaan wewenang tidak terus berulang, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengawasan internal, optimalisasi peran lembaga pengawas seperti Ombudsman, dan peningkatan kapasitas hukum administrasi di kalangan aparatur sipil negara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga perlu terus dikembangkan seiring dengan kompleksitas tugas administrasi publik di Indonesia.

A. Deskripsi Kasus: Kasus Izin Usaha Tambang di Sulawesi Tenggara

Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang administratif terkait proses pemberian izin usaha tambang. Dalam perkara ini, Andi Merya diduga menggunakan jabatannya untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada pihak tertentu tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan administratif yang telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan tambang. Proses tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan syarat-syarat formal, seperti dokumen lingkungan, rekomendasi teknis dari instansi terkait, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap tata ruang dan ekosistem daerah.

Tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, yaitu asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Asas legalitas mensyaratkan bahwa setiap keputusan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun dalam kasus ini, pejabat bersangkutan melampaui batas kewenangannya dengan mengesahkan izin tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, tidak adanya proses yang terbuka dan partisipatif dalam pemberian izin menunjukkan lemahnya penerapan asas transparansi. Pejabat publik juga gagal menunjukkan pertanggungjawaban atas keputusannya, baik kepada publik maupun lembaga pengawas, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas akuntabilitas.

Akibat dari tindakan tersebut bukan hanya berupa kerugian negara secara finansial, namun juga berdampak luas pada kerusakan lingkungan hidup dan potensi konflik sosial di masyarakat lokal. Aktivitas tambang yang dilakukan tanpa izin resmi dan kajian dampak lingkungan yang memadai dapat mengancam ekosistem alam, merusak tata ruang, serta merugikan masyarakat sekitar dari segi ekonomi dan kesehatan. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan seperti ini merupakan bentuk maladministrasi sekaligus penyalahgunaan wewenang yang seharusnya dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme pertanggungjawaban administratif yang jelas. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan administratif harus dijalankan secara hati-hati dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.

B. Analisis Hukum Administrasi Negara

1. Asas Legalitas

Prinsip legalitas mewajibkan setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum. Dalam kasus ini, pemberian izin tambang yang dilakukan tanpa prosedur resmi dan tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan pelanggaran prinsip legalitas. Pejabat administrasi tidak memiliki kebebasan bertindak di luar batas hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

2. Asas kecermataan dan kehati-hatian

Dalam administrasi publik, setiap keputusan harus didasarkan pada information, analisis risiko, dan dampak lingkungan. Dalam kasus ini, keputusan pemberian izin tidak didasarkan pada studi kelayakan lingkungan dan ekonomi yang memadai, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian yang merupakan unsur penting dalam HAN.

3. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan administratifnya. Ketika keputusan dilakukan secara diam-diam tanpa proses terbuka dan tanpa dokumentasi yang layak, maka transparansi dan akuntabilitas tidak terpenuhi. Hal ini menciptakan potensi besar untuk praktik korupsi dan maladministrasi.

C. Tanggung Jawab Administratif Pejabat

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila:

1) Mengambil keputusan atau tindakan administratif yang melampaui wewenangnya.

2) Menyalahgunakan kewenangan.

3) Tidak memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus Bupati Kolaka Timur, pertanggungjawaban tidak hanya berlaku secara pidana tetapi juga administratif. Bahkan jika tidak terbukti korupsi, pejabat tetap dapat dikenakan sanksi administratif atas penyalahgunaan wewenang.

D. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) seperti legalitas, kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tindakan pemerintahan. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Kolaka Timur menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penegakan etika birokrasi, di mana izin tambang dikeluarkan tanpa prosedur yang sah, melanggar asas legalitas dan berpotensi merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.

Pelanggaran terhadap ketentuan administratif ini tidak hanya berdampak hukum secara pidana, tetapi juga administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pejabat publik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun belum tentu terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perlu dilakukan penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas hukum administrasi di kalangan ASN, serta optimalisasi peran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan KPK. HAN harus terus dikembangkan dan ditegakkan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. (dibuat oleh M.Mikyal Nujabaa’)